Sunday, 24 Sep 2017
 
 
PPHP, PIHAK DALAM PENGADAAN BARJAS PEMERINTAH YANG SANGAT MENENTUKAN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 08 September 2017 13:43

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} @font-face {font-family:inherit; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Roboto; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

PPHP, PIHAK DALAM PENGADAAN BARJAS PEMERINTAH YANG SANGAT MENENTUKAN

Juanda, (Humas Setwan).- menandaskan, PPHP (Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) seperti ditandaskan Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., adalah salah satu pihak dalam pengadaan Barjas (Barang dan Jasa) Pemerintah yang sangat menentukan, apakah hasil dari pengadaan Barjas tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak dan perjanjian antara Penyedia Barjas dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau tidak, sehingga PPHP harus memahami setiap spesifikasi Barjas yang akan diadakan, serta harus memahami setiap jenis kontrak yang digunakan.

Saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Bimtek (Bimbingan Teknis) Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barjas Pemerintah Tahun 2017, di Hotel Horison Sukabumi, hari Rabu, (6/9’17), Muraz mengemukakan, sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, PPHP harus memiliki integritas serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, dalam melaksanakan tugas dan memahami isi kontrak.”Yang lebih penting juga harus memiliki kualifikasi teknis dan menandatangani pakta integritas, serta tidak menjabat sebagai PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) atau Bendahara.

Apabila terdapat keterbatasan personil, menurutnya, perlu dilakukan langkah analisis tindak lanjut, seperti menugaskan Tim Teknis, menggunaan SDM (Sumber Daya Manusia) dari luar instansi yang kompeten, serta penggunaan uji laboratorium dan pemanfaatan data sekunder konsultan pengawas.

Selanjutnya dikatakan, untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya permasalahan dari ranah hukum karena permasalahan pada tahapan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan karena lemahnya pemahaman para pihak akan fungsi tahapan ini, para PPHP harus memperhatikan beberapa hal. Diantaranya harus dapat memahami tugas dan dapat mengendalikan intervensi yang menyimpang, serta tanggung jawb yang diberikan berdasarkan penugasan, khususnya yang sudah dilaksanakan harus ditulis dalam kertas kerja dan simpan dengan baik. Demikian pula dokumen yang diterima harus disimpan dan diterbitkan dengan baik, untuk hindari terjadinya fiktif dan rekayasa negatif. Yang tidak kalah penting, juga harus melaksanakan pendapat pihak yang akhli, khususnya pada saat membuat keputusan teknis yang tidak dipahami, serta harus dapat memahami, bahwa tugas PPHP ini adalah ibadah.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi, H. Deden Solehudin, S.Ag., M.M., selaku Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan, Bimtek Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barjas Pemerintah Tahun 2017 ini, diikuti oleh 150 orang PPHP dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Tim Teknis terkait, dengan mengambil tema, Tertib Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, untuk Hasil Pembangunan yang Berkualitas di Kota Sukabumi.

“Dilaksanakannya Bimtek Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barjas Pemerintah Tahun 2017 ini, diantaranya untuk meningkatkan pengetahuan pelaksanan pengadaan Barjas Pemerintah, khususnya dalam hal strategi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barjas Pemerintah, memberikan wawasan teoritis dan filosofis tentang strategi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barjas Pemerintah, serta memperdalam kemampuan teknis praktis,” terangnya. (B/Bay/Mz/Oge)